Slide 1 : 1 PELAPORAN KEUANGAN DAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Jakarta, 22 Oktober 2007 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Departemen Keuangan RI
DASAR HUKUM : Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 2 DASAR HUKUM UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara
UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara (Ps.51 s/d 57)
UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
PP Nomor 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
PP Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
PENGERTIAN : Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 3 PENGERTIAN Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.
Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN/APBD : Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 4 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN/APBD Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan:
1. Laporan Keuangan
2. Laporan Kinerja
HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPAL–AGEN: SOLUSI : Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 5 L
E
M
B
A
G
A
P
E
R
W
A
K
I
L
A
N HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPAL–AGEN: SOLUSI Akuntansi Pelaporan Auditing P
R
I
N
S
I
P
A
L R
A
K
Y
A
T A
G
E
N P
E
M
E
R
I
N
T
A
H Ketentuan Undang-Undang Rencana Anggaran / Kerja + AKUNTABILITAS
LAPORAN KINERJA : Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 6 LAPORAN KINERJA Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Meneg PPN, dan Meneg PAN.
Laporan Kinerja disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan Kinerja menyajikan penyandingan anggaran dan realisasi, serta rencana dan realisasi keluaran atau hasil atas suatu kegiatan/program
LAPORAN KINERJA TINGKAT SATKER : Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 7 LAPORAN KINERJA TINGKAT SATKER
LAPORAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI : Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8 LAPORAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI
LAPORAN KINERJA TINGKAT K/L : Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 9 LAPORAN KINERJA TINGKAT K/L
SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) : Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 10 SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dihasilkan oleh masing-masing entitas pelaporan dan/atau entitas akuntansi.
PP Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan ditetapkannya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam suatu Peraturan Presiden.
SISTEM AKIP DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN : SISTEM AKIP DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN Langkah awal yang harus dilakukan Instansi Pemerintah agar mampu menjawab lingkungan stratejik Proses pengambilan keputusan didepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diharapkan dimasa y.a.d.
Sebagai penjabaran dari sasaran dan program Dasar yg menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dan tugas yg telah ditetapkan Bentuk pertanggungjawaban pelaksa naan kegiatan setiap instansi pemerin tah disusun secara tertulis, periodik, dan melembaga;
Dimaksudkan untuk mengkomunikasi kan capaian kinerja instansi pemerin tah dlm suatu th Anggaran. Setiap instansi pemerintah harus memper tanggungjawabkan ttg keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yg di capainya;
LAKIP disusun & disampaikan secara berjenjang kpd atasan masing-masing setahun sekali
Slide 12 : Program ?? ?? ?? Target Formulir RS Tujuan Sasaran Uraian Indikator Kebijakan Cara mencapai tujuan dan sasaran Program Keterangan (1) (3) (4) (5) (6) (2) Uraian SASARAN Indikator Program KEGIATAN Uraian In.Kinerja Satuan Target Keterangan Instansi:
Visi :
Misi: Instansi: Baru Form RKT Sasaran Uraian Indikator Kinerja Outputs Target Indikator Kinerja Outcomes Uraian Target Anggaran Penetapan Kinerja (Kontrak Kinerja) Inputs Outputs Outcomes ?? ?? ?? Inpres 5/2004 ttg PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI Inpres 7/1999 – Kep.Ka. LAN 239/2003
PENGANTAR AKUNTABILITAS : PENGANTAR AKUNTABILITAS KINERJA ADALAH :
GAMBARAN MENGENAI TINGKAT PENCAPAIAN HASIL DARI PELAKSANAAN SUATU KEGIATAN PROGRAM DALAM MEWUJUDKAN SASARAN, TUJUAN, MISI DAN VISI ORGANISASI
Slide 14 : AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ADALAH KEWAJIBAN SUATU INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KEBERHASILAN/KEGAGALAN PELAKSANAAN TUJUAN-TUJUAN DAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM MENCAPAI MISI ORGANISASI PENGANTAR AKUNTABILITAS Definisi :
HUBUNGAN RENSTRA, RENJA, LAKIP : PERENCANAAN
STRATEJIK PERENCANAAN
KINERJA Pelaksanaan
Kegiatan Pengukuran
Kinerja Pelaporan
Kinerja HUBUNGAN RENSTRA, RENJA, LAKIP
Renstra, Renja dan LAKIP sebagai Dokumen Penting dalam AKIP : Renstra, Renja dan LAKIP sebagai Dokumen Penting dalam AKIP Rencana
Stratejik
2001-2005 Rencana
Kerja
2001 LAKIP
2001 2001 2002 Rencana
Kerja
2002 LAKIP
2002 Rencana
Kerja
2005 LAKIP
2005 2003 2004 2005 Rencana Kinerja merupakan jembatan antara Renstra dan LAKIP
SIKLUS AKUNTABILITAS DAN LAKIP : SIKLUS AKUNTABILITAS DAN LAKIP PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN AKUNTABILITAS FORMULASI
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN MONITORING
DAN EVALUASI LAPORAN
AKUNTABILITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT AMANAH PUBLIK
ACCOUNTABILITY
LAPORAN AKIP : LAPORAN AKIP LAKIP : MEDIA PERTANGGUNG JAWABAN YANG BERISI INFORMASI CAPAIAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
? LAPORAN RUTIN TAHUNAN
Komponen Pengukuran Kinerja : Komponen Pengukuran Kinerja Kerangka Pengukuran Kinerja
Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja.
Evaluasi Kinerja
Bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimas yang akan datang.
Analisis Akuntabilitas Kinerja.
Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan stratejik.
PENGUKURAN KINERJA : PENGUKURAN KINERJA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
? PROSES IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI INDIKATOR KINERJA MELALUI SISTEM PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA/INFORMASI UNTUK MENENTUKAN CAPAIAN TINGKAT KINERJA KEGIATAN/PROGRAM
KELOMPOK
INDIKATOR : MASUKAN (INPUT)
KELUARAN (OUTPUT)
HASIL (OUTCOME) MANFAAT (BENEFIT)
DAMPAK (IMPACT)
PROSES (KALAU PERLU)
Indikator Kinerjapada Tingkat Kegiatan : Indikator Kinerjapada Tingkat Kegiatan Input Process output outcome Untuk menukur efektifitas
Pelaksanaan suatu kegiatan Untuk menukur efesiensi
Pelaksanaan suatu kegiatan Keselarasan dengan sasaran harus dibentuk agar pencapaian kegiatan mendukung pencapaian sasaran
Indikator KinerjaUntuk Mengukur Keberhasilan : Indikator KinerjaUntuk Mengukur Keberhasilan Tujuan
Stratejik Sasaran
Stratejik Kebijakan Program Indikator
Kinerja Indikator
Kinerja Indikator
Kinerja Kegiatan Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran untuk memenuhi visi/misi dapat diukur dan dimonitor secara lang-sung
Indikator KinerjaSebagai Bentuk komitmen : Indikator KinerjaSebagai Bentuk komitmen Tujuan
Stratejik Sasaran
Stratejik Kebijakan Program Target
Kinerja Target
Kinerja Target
Kinerja Kegiatan Target kinerja untuk tingkat KEGIATAN, SASARAN dan TUJUAN ditetapkan sebagai bentuk komitmen tahunan organisasi
Beberapa Tahap Pengukuran : Beberapa Tahap Pengukuran Inti dari pengukuran adalah membandingkan antara sesuatu yang diukur dengan alat ukur yang berupa indikator kinerja atau ukuran kinerja.
Dalam analisis ini perlu dijelaskan proses dan nuansa pencapaian sasaran dan tujuan secara efesien, efektif, dan ekonomis sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Perlu pula dilakuan analisis terhadap komponen-komponen penting dalam evaluasi kinerja antara lain mencakup analisis inputs-outputs, analisis realisasi outcomes-benefits, analisis impacts baik positif maupun negatif, dan analisis proses pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut; analisis keuangan dan analisis kebijakan
Slide 25 : PERMASALAHAN UMUM
Mengintegrasikan target-target kinerja ke dalam keseluruhan proses penganggaran bukanlah hal mudah.
Sangat sedikit negara yang benar-benar melakukan penganggaran kinerja, dalam pengertian tidak sekedar memasukkan informasi kinerja dalam dokumen anggaran, tetapi mengaitkan pengeluaran dengan hasil yang ditargetkan, melaporkan kinerja atas target-target tersebut dan menggunakan informasi kinerja untuk pengambilan keputusan alokasi anggaran pada masa mendatang.
Sangat sedikit negara yang memiliki mekanisme formal untuk memberikan reward atau punishment apabila target tercapai atau gagal.
Slide 26 : PERMASALAHAN (lanjutan) INDONESIA
Adanya perbedaan desain dan format penganggaran kinerja pemerintah pusat (kementrian/lembaga) dengan pemerintah daerah.
Format RKA-KL ternyata kurang mendorong instansi untuk menyatakan kinerjanya, baik kinerja hasil (outcome) program maupun keluaran (output) kegiatan.
Belum ada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Biaya yang menjadi dasar pengajuan anggaran
PENGEMBANGAN SAKIP : Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 27 PENGEMBANGAN SAKIP Hal-hal pokok yang terkait dengan pengembangan dalam SAKIP :
Rencana Kinerja Tahunan,
Rencana Kerja dan Anggaran, dan
Dokumen Penetapan Kinerja.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH : Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 28 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INDIKATOR KINERJA : Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 29 INDIKATOR KINERJA Indikator kinerja yang baik, setidak-tidaknya memenuhi 7 (tujuh) kriteria, yaitu :
Langsung,
Objektif,
Cukup,
Kuantitatif (jika mungkin),
Terinci (jika mungkin),
Praktis, dan
Dapat diyakini.
Slide 30 : Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 30 TERIMA KASIH