Slide 1 : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 1 MALANG, Medio OKT 2009 TU B M N
PERMENKEU NO.120/2007 : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 2 PERMENKEU NO.120/2007 TATA CARA
PELAPORAN
B M N
KB TU B M N - 2009 : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 3 KB TU B M N - 2009 1.DSR HUKUM &
LANDASAN PELAKS BMN 2.PENGERTIAN
POKOK BMN 3.STRUKTUR &
BAGAN ORG 1.PENGGOLONGAN,
KODEFIKASI &
REGISTRASI 2. KEBIJAKAN
AKUNTANSI
BMN 3.PENGGUNAAN
BUKU & FORM 1.MAKSUD & TUJUAN
PENATAUSAHAAN 2.SISTEM
PENATAUSAHAAN DASAR HUKUM,STRUKTUR
DAN BAGAN ORG UA &
UNIT TU BMN Sistem penatausahaan
B M N PENGGOLONGAN
&
KODEFIKASI 4.TUPOKSI
UNIT AKUNTANSI 4.NILAI MINIMUM
SATUAN KAPITALISASI 5.TUPOKSI
UNIT PENATAUSAHAAN 3.IVENTARISASI,
PEMBUKUAN &
PELAPORAN 31.INVENTARISASI 3.2.PEMBUKUAN 3.3.PELAPORAN
MATERI POKOK PENATAUSAHAAN BMN (PMK No.120/2007) : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 4 MATERI POKOK PENATAUSAHAAN BMN (PMK No.120/2007) TUJUAN (Pasal 2) PENATAUSAHAAN B M N RUANG LINGKUP DAN SASARAN Psl.3 PELAKSANA PENATAUSAHAAN Psl.4-7 INVENTARISASI Psl. 16-18 PELAPORAN Pasal 19-29 I II III IV V VI VII VIII KETENTUAN UMUM BM ( PSL.1)
Slide 5 : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 5 MATERI
KB
DTSS
BMN PENYUSUNAN RENCANA PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN TERKAIT DGN PENATAUSAHAAN BMN (Psl.34-36) SANKSI ( Pasal 37) I X XI Pokok Bahasan IX PB Pengantar dulu Ya.. XII 16 XIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40-41
Contents KB 1DSR HUKUM, STRUKTUR & BAGAN ORGANISASI UAI & UTUBMN : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 6 Contents KB 1DSR HUKUM, STRUKTUR & BAGAN ORGANISASI UAI & UTUBMN
Contents KB 2SISTEM PENATUSAHAAN BRG MILIK NEGARA : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 7 Contents KB 2SISTEM PENATUSAHAAN BRG MILIK NEGARA
PELAPORAN (Bab VII Psl 19) PMK 120/2007 : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 8 PELAPORAN (Bab VII Psl 19) PMK 120/2007 UPKPB menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP), terdiri dari :
LBKP Semesteran (LBKPS), menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, dan menyampaikannya kepada UPPB-W, UPPB-E1 atau UPPB dengan tembusan kepada KPKNL;
LBKP Tahunan (LBKPT), menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, dan menyampaikannya kepada UPPB-W, UPPB-E1 atau UPPB dengan tembusan kepada KPKNL.
PELAPORAN (Bab VII Psl 20) PMK 120/2007 : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 9 PELAPORAN (Bab VII Psl 20) PMK 120/2007 UPPB-W menyusun Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBPW), terdiri dari :
LBPW Semesteran (LBPWS), menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKPS, dan menyampaikannya kepada UPPB-E1 atau UPPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN;
LBPW Tahunan (LBPWT), menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKPT, dan menyampaikannya kepada UPPB-E1 atau UPPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN.
PELAPORAN (Bab VII Psl 21) PMK 120/2007 : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 10 PELAPORAN (Bab VII Psl 21) PMK 120/2007 UPPB-E1 menyusun Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBPE1), terdiri dari :
LBPE1 Semesteran (LBPES), menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKPS dan/atau LBPWS, dan menyampaikannya kepada UPPB dengan tembusan kepada DJKN;
LBPE1 Tahunan (LBPET), menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKPT dan/atau LBPWT, dan menyampaikannya kepada UPPB dengan tembusan kepada DJKN.
PELAPORAN (Bab VII Psl 22) PMK 120/2007 : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 11 PELAPORAN (Bab VII Psl 22) PMK 120/2007 UPPB menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP), terdiri dari :
LBP Semesteran (LBPS), menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKPS, LBPWS dan/atau LBPES, dan menyampaikannya kepada DJKN;
LBP Tahunan (LBPT), menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKPT, LBPWT dan/atau LBPET, dan menyampaikannya kepada DJKN.
PELAPORAN (Bab VII Psl 23) PMK 120/2007 : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 12 PELAPORAN (Bab VII Psl 23) PMK 120/2007 (1) KPKNL menyusun Laporan BMN Kantor Daerah (LBMN-KD) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, yang terdiri dari :
LBMN-KD Semesteran (LBMNS-KD) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, dan menyampaikannya kepada Kanwil DJKN;
LBMN-KD Tahunan (LBMNT-KD) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, dan menyampaikannya kepada Kanwil DJKN.
PELAPORAN (Bab VII Psl 23) PMK 120/2007 (2) : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 13 PELAPORAN (Bab VII Psl 23) PMK 120/2007 (2) 2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPKNL juga menyusun LBMN-KD yang merupakan hasil penghimpunan LBKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, yang terdiri dari :
LBMN-KD Semesteran (LBMNS-KD) per Kementerian Negara/ Lembaga, menyajikan posisi BMN selain Tanah dan/atau Bangunan Idle, pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKPS, dan menyampaikannya kepada Kanwil DJKN;
LBMN-KD Tahunan (LBMNT-KD) per Kementerian Negara/Lembaga, menyajikan posisi BMN selain Tanah dan/atau Bangunan Idle, pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBKPT, dan menyampaikannya kepada Kanwil DJKN;
PELAPORAN (Bab VII Psl 24) PMK 120/2007 : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 14 PELAPORAN (Bab VII Psl 24) PMK 120/2007 (1) Kanwil DJKN menyusun Laporan BMN Kantor Wilayah (LBMN-KW) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, terdiri dari :
LBMN-KW Semesteran (LBMNS-KW) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBMNS-KD berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, dan menyampaikannya kepada DJKN;
LBMN-W Tahunan (LBMNT-KW) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBMNT-KD berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, dan menyampaikannya kepada DJKN.
PELAPORAN (Bab VII Psl 24) PMK 120/2007 (2) : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 15 PELAPORAN (Bab VII Psl 24) PMK 120/2007 (2) (2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kanwil DJKN juga menyusun LBMN-KW yang merupakan hasil penghimpunan LBPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, yang terdiri dari:
LBMN-W Semesteran (LBMNS-KW) per Kementerian Negara/ Lembaga, menyajikan posisi BMN selain Tanah dan/atau Bangunan Idle pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBMNS-KD per Kementerian Negara/Lembaga, dan menyampaikannya kepada DJKN;
LBMN-W Tahunan (LBMNT-KW) per Kementerian Negara/ Lembaga, menyajikan posisi BMN selain Tanah dan/atau Bangunan Idle pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBMNT-KD per Kementerian Negara/Lembaga, dan menyampaikannya kepada DJKN.
PELAPORAN (Bab VII Psl 25) PMK 120/2007 : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 16 PELAPORAN (Bab VII Psl 25) PMK 120/2007 (1) DJKN menyusun Laporan BMN (LBMN) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, terdiri dari :
LBMN Semesteran (LBMNS) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBMNS-KW berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan;
LBMN Tahunan (LBMNT) berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBMNT-KW berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle, dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan;
PELAPORAN (Bab VII Psl 25) PMK 120/2007 (2) : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 17 PELAPORAN (Bab VII Psl 25) PMK 120/2007 (2) (2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJKN juga menyusun LBMN yang merupakan hasil penghimpunan LBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang terdiri dari:
LBMN Semesteran (LBMNS) per Kementerian Negara/Lembaga, menyajikan posisi BMN selain Tanah dan/atau Bangunan Idle pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBMNS-KW per Kementerian Negara/Lembaga dan/atau LBPS, dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan;
LBMN Tahunan (LBMNT) per Kementerian Negara/Lembaga, menyajikan posisi BMN selain Tanah dan/atau Bangunan Idle pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBMNT-KW kecuali per Kementerian Negara/Lembaga dan/atau LBPT, dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan.
PELAPORAN (Bab VII Psl 26-29) PMK 120/2007 : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 18 PELAPORAN (Bab VII Psl 26-29) PMK 120/2007 Pengguna Barang menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pelaksanaan pengelolaan BMN kepada Pengelola Barang. (Psl.26)
LBMNS dan LBMNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat. (Psl.27)
PELAPORAN (Bab VII Psl 28-29) PMK 120/2007 : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 19 PELAPORAN (Bab VII Psl 28-29) PMK 120/2007 Pelaksana Penatausahaan dapat menggunakan sistem aplikasi yang sudah ada sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN. (psl.28)
Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 26 diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. (psl.29)
MATERI POKOK PELAPORAN : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 20 MATERI POKOK PELAPORAN 1 2 3 4 5 5 PENGERTIAN & MAKSUD PELAPORAN Bali Modul 1 PELAKSANA PELAPORAN TUJUAN PELAPORAN SASARAN PELAPORAN BMN BATASAN PENYAJIAN DAFTAR BMN &
PENYAMPAIAN DAFTAR & MUTASI BMN
MATERI POKOK PELAPORAN : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 21 MATERI POKOK PELAPORAN 6 7 8 9 5 10 BATASAN PENYAJIAN UNTUK PELAPORAN BMN Bali Modul 1 TATA CARA PELAPORAN BMN PADA PENGGUNA BARANG TACARA PELAPORAN PADA PENGELOLA BARANG BAGAN ARUS PENYAMPAIAN DAFTAR
BARANG/DAFTAR MUTASI & PELAPORAN BMN JADWAL PELAPORAN B M N
Slide 22 : 22 TINGKAT UPKPB (1)
Slide 23 : 23 TINGKAT UPKPB (2)
Slide 24 : 24 TINGKAT UPKPB (3)
TC Pelap BMN pada Pengguna Barang (Tingkat UPKPB) : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 25 TC Pelap BMN pada Pengguna Barang (Tingkat UPKPB) Untuk UPKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan selain mengirimkan Laporan kepada UPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan juga mengirimkan Laporan kepada UPPB-E1 pada Kementerian Negara/Lembaga yang mengalokasikan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan
Contents KB 1PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BMN : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 26 Contents KB 1PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BMN
TERIMA KASIH : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 27 TERIMA KASIH SEMOGA SUKSES
Slide 28 : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 28
Slide 29 : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 29
Slide 30 : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 30
Diagram : Nafsi Hartoyo, SE - TU-BMN 2009 31 Diagram Add Your Text Add Your Text Add Your Text D Add Your Text Add Your
Text here