KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDORONG SEKTOR RIIL : 1 Direktorat Jenderal Angggaran, Rabu 1 April 2009 KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDORONG SEKTOR RIIL
DAFTAR ISI : 2 DAFTAR ISI KEBIJAKAN FISKAL
KEBIJAKAN FISKAL APBN 2009
PERKEMBANGAN KRISIS GLOBAL
PAKET KEBIJAKAN STIMULUS FISKAL 2009
REALISASI 2008 DAN OUTLOOK 2009
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2010
KEBIJAKAN FISKAL : 3 KEBIJAKAN FISKAL
PENGERTIAN : 4 PENGERTIAN Penggunaan APBN untuk mencapai beberapa tujuan ekonomi makro seperti tingkat kesempatan kerja penuh, pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan, dan stabilitas tingkat harga.
Dalam rangka mendorong kinerja ekonomi, kebijakan fiskal dapat berupa :
Tax cut (kesinambungan beban pajak)
Spending increase (kenaikan belanja pemerintah)
TUJUAN DAN FUNGSI : 5 TUJUAN DAN FUNGSI Tujuan Kebijakan Fiskal
Mencapai atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya:
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Memperluas lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan menanggulangi kemiskinan.
Menstabilkan harga-harga barang, khususnya mengatasi inflasi.
Fungsi APBN sebagai piranti kebijakan fiskal
Sebagai rencana kerja dan keuangan tahunan Pemerintah, APBN
mengemban fungsi:
Otorisasi : sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara
Perencanaan : sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan
Pengawasan : sebagai pedoman untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan
dengan ketentuan.
KEBIJAKAN FISKAL APBN 2009 : 6 KEBIJAKAN FISKAL APBN 2009
FOKUS DARI ALOKASI ANGGARAN NEGARA 2009 : 7 FOKUS DARI ALOKASI ANGGARAN NEGARA 2009 Mendukung pelaksanaan tema pembangunan 2009 yaitu: PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGURANGAN KEMISKINAN.
Mendukung sasaran Pembangunan tahun 2009, yaitu :
Mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6%
Menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 12% -14%
Menurunkan tingkat pengangguran menjadi 7,0% - 8,0%
Mendukung Prioritas RKP 2009:
Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan.
Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi.
Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri.
KEBIJAKAN FISKAL 2009 : 8 KEBIJAKAN FISKAL 2009 Di bidang Pendapatan Negara, antara lain :
Pemberian pajak ditanggung pemerintah (DTP) : PPh panas bumi dan bunga obligasi internasional, PPN minyak goreng, PPN BBM bersubsidi, PPN impor (PDRI) dan bea masuk impor (PDRI).
Amandemen UU PPN
Di bidang Belanja Negara, antara lain :
Peningkatan stimulus melalui pembangunan infrastruktur
Pengalokasian anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan perlindungan kesejahteraan masyarakat
Perlindungan sosial, diantaranya melalui pendidikan, kesehatan, dan PNPM
Peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan
Asumsi Ekonomi Makro, APBN 2009 : 9 Asumsi Ekonomi Makro, APBN 2009
Ringkasan APBN 2009 : 10 Ringkasan APBN 2009
PERKEMBANGAN KRISIS GLOBAL : 11 PERKEMBANGAN KRISIS GLOBAL
Slide 12 : 12 Kondisi Perekonomian Global Masih Mengalami Perubahan …..
Slide 13 : 13 Penciutan Nilai Aset Beberapa Lembaga Keuangan Dunia Sangat Drastis …..
PHK dan Pengangguran meningkat dari waktu ke waktu…. : 14 PHK dan Pengangguran meningkat dari waktu ke waktu…. Pengangguran di Inggris mencapai 1,92 juta
Pengangguran di Spanyol naik dari 13% ke 16%.
Penggangguran di Perancis meningkat dari 7,9% menjadi 10%.
Beberapa perusahaan mengurangi pegawai:
Citigroup mengurangi 52.000 pegawai
Bank of America mengurangi 35.000 pegawai
Nissan Motor Inggris mengurangi 1.200 pegawai
Microsoft mengurangi 5.000 pegawai
Motorola mengurangi 4.000 pegawai
Sony mengurangi sebesar 18.000 pegawai
Honda mengurangi 3.000 pegawai The Economist 22 Januari 2009 Tingkat Pengangguran di US dan UK Meningkat Tajam ……
Slide 15 : 15 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia terus direvisi menurun...... Pertumbuhan PDB Global (%)
Slide 16 : 16 Dark, Long &
Winding Road…. Prospek Ekonomi Indonesia 2009
Slide 17 : 17 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi oleh para Analis Lembaga Keuangan juga mengalami koreksi dari waktu ke waktu
Slide 18 : 18 Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 2009 ke 4,0% - 5,0%, pertumbuhan konsumsi RT diharapkan 4,7%, kisaran pertumbuhan ekspor adalah 0 – 5 % tergantung pada perkembangan perdagangan dan pertumbuhan dunia
Jika proyeksi pertumbuhan ekspor 0% mengakibatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sedikit atas 4%, jika 5% maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 4,5% Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 menjadi 4,0% - 5,0%
Slide 19 : 19 PHK di beberapa Industri Domestik Sd. Januari 2009, PHK 24.790 Orang.
PHK terbesar terjadi di industri tektil dan garmen (15258), elekrtronik (2940), pertambangan (1411), industri sepatu (1314), perkayuan (1271), dan industri kertas (1179) Data PHK, Sumber : Depnakertrans Sales Januari 2009
Slide 20 : 20 PAKET KEBIJAKAN STIMULUS FISKAL 2009
LATAR BELAKANG : 21 LATAR BELAKANG Krisis ekonomi global telah mempengaruhi perekonomian Indonesia secara signifikan, dalam bentuk:
Penurunan ekspor
Penurunan tingkat produksi
Penurunan pertumbuhan ekonomi
Peningkatan pengangguran dan kemiskinan
Negara-negara lainnya seperti China, Australia, Jepang, Hongkong, New zealand, negara-negara ASEAN juga terpengaruh krisis global.
Untuk meminimalkan efek negatif dari krisis ekonomi global, Pemerintah dan DPR sepakat untuk merumuskan langkah penyesuaian melalui program stimulus fiskal.
Slide 22 : 22 Perbandingan Besaran Stimulus Fiskal 2009 Negara-negara ASEAN melakukan koreksi defisit karena penerimaan turun & program stimulus fiskal Stimulus fiskal di beberapa negara mencapai di atas 1% PDB
Kebijakan Stimulus Fiskal di Beberapa Negara : 23 Kebijakan Stimulus Fiskal di Beberapa Negara
Slide 24 : 24 Mempertahankan kesejahteraan masyarakat (daya beli) a.l. melalui : penurunan tarif pajak PPh OP, kenaikan PTKP, kenaikan gaji PNS/TNI Polri/Guru/Dosen/ Pensiunan/Tunjangan Veteran, peningkatan alokasi belanja sosial dan subsidi langsung ke RTS dalam APBN 2009
Memperbaiki daya saing dan daya tahan sektor usaha a.l. Melalui : penurunan tarif PPh Badan, pemberian fasilitas DTP untuk bea masuk, PPh pasal 21 dan 25, dan PPN, subsidi energi dan air bersih, PMN dalam rangka KUR
Menangani dampak PHK melalui peningkatan anggaran belanja infrastruktur (termasuk PNPM). TUJUAN KEBIJAKAN STIMULUS FISKAL
Slide 25 : 25 Anggaran
Stimulus fiskal sebesar Rp 73,3 T, terdiri dari stimulus keringanan perpajakan dan kepabeanan (Rp. 56,4 T), serta stimulus belanja negara dan pembiayaan (Rp. 17,0 T)
Defisit APBN 2009 meningkat dari 1% PDB menjadi 2,5% PDB
Kenaikan defisit dibiayai dari:
SILPA 2008
Pembiayaan utang dari penarikan pinjaman siaga
Tambahan pinjaman program POKOK-POKOK KEBIJAKAN STIMULUS FISKAL 2009 (1)
Slide 26 : 26 Menciptakan lapangan kerja yang signifikan,
Hasilnya seketika dan dapat diselesaikan dalam tahun 2009,
Memenuhi sasaran Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009
Harus melengkapi sistem jaringan infrastruktur agar lebih efisien,
Merupakan bagian dari Program/Kegiatan rencana strategis pembangunan 2009
Kegiatan sudah memiliki desain atau dapat menyiapkan desain secara cepat
Kegiatan tersebut sudah tidak tersangkut dengan masalah tanah.
Dipastikan dapat diserap pada tahun 2009. a. Penetapan Kriteria Program/kegiatan POKOK-POKOK KEBIJAKAN STIMULUS FISKAL 2009 (2)
Slide 27 : 27 2. Administratif
Penalti :
Anggaran stimulus yang tidak berhasil direalisasikan oleh Kementerian negara/Lembaga, propinsi, dan kabupaten/ kota akan menjadi faktor pengurang bagi alokasi anggaran tahun 2010.
Pelaporan :
Program stimulus fiskal disampaikan dalam laporan pelaksanaan APBN semester I 2009
Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan stimulus fiskal APBN 2009 dilaporkan dalam LKPP 2009 POKOK-POKOK KEBIJAKAN STIMULUS FISKAL 2009 (3)
Instrumen Stimulus Fiskal 2009 : 28 Instrumen Stimulus Fiskal 2009 Dalam UU APBN 2009 stimulus fiskal lebih banyak bersifat tax cut, sementara dalam dokumen stimulus fiskal lebih banyak bersifat spending increase.
Dalam UU APBN 2009 (Rp 56,3 T) :
Penghematan Pembayaran Pajak (Tax Saving)
Tarif PPh Badan dan Orang Pribadi serta kenaikan PTKP ? Rp. 43 T (0,8% PDB), melalui penurunan tarif PPh sesuai dengan amandemen UU PPh
Subsidi Pajak-BM/DTP kepada dunia usaha/RTS ? Rp. 13,3 T
PPN eksplorasi Migas, Minyak goreng
Bea Masuk Bahan Baku & Barang Modal
PPh Karyawan, realokasi dari DTP PPN
PPh Panas Bumi
Tambahan pada UU APBN 2009 (Rp 17,0 T)
Subsidi + Belanja Negara pada Dunia Usaha/Lap. Kerja
Penurunan harga Solar (Subsidi Solar)
Diskon beban puncak Listrik Industri
Tambahan Belanja Infrastruktur, KUR & BLK
Perluasan PNPM TOTAL ? Rp 73,3 T (1,3% PDB)
Stimulus Untuk Peningkatan Daya Beli Masyarakat, 2009(miliar rupiah) : 29 Stimulus Untuk Peningkatan Daya Beli Masyarakat, 2009(miliar rupiah)
Stimulus untuk Peningkatan Daya Saing dan Daya Tahan Usaha(miliar rupiah) : 30 Stimulus untuk Peningkatan Daya Saing dan Daya Tahan Usaha(miliar rupiah)
Slide 31 : 31 Stimulus Fiskal Untuk Peningkatan Infrastruktur Padat Karya
(miliar rupiah)
Slide 32 : 32 REALISASI 2008
DAN
OUTLOOK 2009
Indikator Ekonomi Makro 2008 – 2009 : 33 Indikator Ekonomi Makro 2008 – 2009 Kebijakan
Stimulus
Slide 34 : 34 Realisasi 2008 dan Proyeksi 2009
(dalam miliar rupiah) Kebijakan
Stimulus
Pendapatan Negara dan Hibah, 2008 – 2009(dalam miliar rupiah) : 35 Pendapatan Negara dan Hibah, 2008 – 2009(dalam miliar rupiah) Kebijakan
Stimulus
Belanja Negara, 2008 – 2009(dalam miliar rupiah) : 36 Belanja Negara, 2008 – 2009(dalam miliar rupiah) Kebijakan
Stimulus
Pembiayaan, 2008 – 2009(dalam miliar rupiah) : 37 Pembiayaan, 2008 – 2009(dalam miliar rupiah) Kebijakan
Stimulus
Slide 38 : 38 POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2010
Pendahuluan : 39 Pendahuluan Sebagai APBN masa transisi (dari Pemerintah lama ke Pemerintah hasil Pemilu 2009), maka APBN 2010 bersifat base line budget, yaitu:
Hanya mempertimbangkan penyelesaian kegiatan-kegiatan yang harus dituntaskan oleh Pemerintah; dan memperhitungkan kebutuhan dasar (pokok) bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Penyusunan base line budget ini dimaksudkan untuk memberikan ruang gerak dan keleluasaan bagi Pemerintah baru untuk melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan platform Presiden terpilih.
Dilatar belakangi oleh dampak krisis global
Slide 40 : 40
PROYEKSI PAGU INDIKATIF 2010 : 41 PROYEKSI PAGU INDIKATIF 2010 Pendapatan Negara dan Hibah diproyeksikan 14,9% terhadap PDB (2009: 15,5% terhadap PDB)
Tax ratio 12,3% (2009: 12,1%).
Belanja Negara 15,7% terhadap PDB (2009 : 18,0 %).
Defisit anggaran 0,8% terhadap PDB (2009 : APBN = 1%, Dokumen Stimulus 2,5%).
Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat, 2010 : 42 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat, 2010 Belanja pegawai memperhitungkan antara lain pemberian Gaji ke-13 bagi PNS/TNI/POLRI, acress ,dan kenaikan Gaji Pokok PNS/TNI/POLRI sebesar 5 persen;
Belanja barang memperhitungkan kenaikan secara incremental dengan mempertimbangkan tingkat inflasi;
Proyeksi belanja modal memperhitungkan antara lain pendanaan kegiatan multiyears guna mendukung kesinambungan pembiayaan, dengan fokus pada penyediaan Infrastruktur dasar;
Subsidi dialokasikan dalam rangka agar harga barang/jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak dapat terjangkau oleh masyarakat.
Bantuan Sosial mempertimbangkan kesinambungan program/kegiatan prioritas antara lain BOS, PKH, PNPM, dan Askeskin/Jamkesmas, dan Alokasi cadangan dana penanggulangan bencana.
Proyeksi Transfer Ke Daerah, 2010 : 43 Proyeksi Transfer Ke Daerah, 2010 DBH : formula sesuai UU No. 33 Tahun 2004.
DAU : 26% dari PDN netto dengan faktor pengurang sama dengan tahun 2009
DAK : sama dengan APBN 2009 (Bidang DAK disesuaikan dengan prioritas nasional dalam RKP 2010).
Dana otsus Papua, Papua Barat, dan Aceh masing-masing sebesar 2% dari DAU nasional
Dana tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat: sama dengan alokasinya dalam APBN 2009
Dana penyesuaian menampung :
Dana Tambahan DAU untuk guru PNSD, dan besarannya menjadi Rp7.940,0 miliar (memperhitungkan penambahan guru baru, kenaikan pangkat guru, dan lain-lain).
PENUTUP : 44 PENUTUP
Slide 45 : 45 Catatan Penting :
Kebijakan stimulus fiskal harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Keberhasilan kebijakan stimulus fiskal akan memberikan pondasi bagi kondisi ekonomi tahun 2010.
APBN 2010 dilatar belakangi oleh dampak krisis global
RAPBN 2010 = baseline projection, untuk memberi ruang gerak dan keleluasaan bagi Pemerintah baru untuk melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan platform Presiden terpilih.
Slide 46 : 46 TERIMA KASIH